Dampak Positif & Mekanisme Pemekaran Desa


Pendahuluan

Pemekaran Wilayah Desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, keuangan (rencana dana add 1 Milyard setiap desa), pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang.

Ada suatu pendapat yang mengatakan : “Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama”.

Oleh karena itu, maka birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakatnya tentu harus memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat, terlebih di era globalisasi dimana informasi semakin mudah diperoleh. Hal ini membuat masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap segala perubahan yang terjadi.

Peningkatan daya nalar dan daya kritis masyarakat membuat masyarakat semakin berani untuk menyampaikan tuntutannya. Kondisi ini tentunya harus diimbagi oleh pemerintah dengan bersikap lebih responsif dan aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat.

Secara logis, tingkat responsivitas pemerintah dan penenuhan aspirasi masyarakat dapat lebih optimal jika pemerintah berada sangat dekat dengan masyarakat yang dilayaninya.

Sehubungan dengan itu, sebagai pemerintah dan masyarakat desa di Kecamatan Tombariri harus menanggapi pemekaran wilayah desa menuju pada pemekaran kecamatan dan juga kabupaten baru sebagai usaha dan upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dampak Positif Pemekaran Desa

Selain berdampak negatif, tentunya pemekaran desa memiliki dampak positif bagi desa dan masyarakatnya. Dalam pemaparan ini akan lebih ditekankan tentang dampak positif yang ditimbulkan dari adanya pemekaran wilayah desa menuju pada pemekaran kecamatan dan juga pembentukan kabupaten baru.

Pemekaran wilayah desa di Kecamatan Tombariri pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung wilayah, baik dari segi aspek pelayanan masyarakat, aspek pemerintahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek potensi wilayah yang ada.

Pemekaran wilayah desa di Kecamatan Tombariri akan memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pedalaman, seperti :

  1. Lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien.
  2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
  3. Mempercepat proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang kehidupan.
  4. Mempercepat pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada.
  5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
  6. Lebih meningkatkan hubungan yang serasi antara pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten.

Mekanisme Pemekaran Desa

Sebelum membicarakan tentang mekanisme pemekaran desa, maka tentunya perlu dipaparkan tentang pemahaman desa dan hal lainnya yang berkaitan dengan desa.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

Pemekaran Desa adalah tindakan membentuk lebih dari satu desa dari desa yang telah ada.

Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.

Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

Oleh karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, maka sesuai dengan aspirasi serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis, telah  menuntut adanya peningkatan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Guna mempercepat proses pelayanan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan pertimbangan lainnya, maka perlu adanya pemekaran desa di Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.

Pada dasarnya mekanisme pemekaran desa, diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi kelurahan.

Dalam Permendagri tersebut diatur sebagai berikut :

BAB II
PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan  Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

a.         jumlah penduduk, yaitu:

1)    wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;

2)    wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK; dan

3)    wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.

b.   luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;

c.   wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;

d.   sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

e.   potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;

f.    batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan

g.   sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga

Tatacara Pembentukan Desa

Pasal 4

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

a.  Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat antuk membentuk desa;

b.  Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;

c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;

d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;

e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;

f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;

g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;

h. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;

i. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;

j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

k. Peryampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagai:ana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan

m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf 1, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

Penutup

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah melakukan persiapan terhadap desa baru hasil pemekaran untuk menfasilitasi pembentukan pemerintahan desa paling lama satu tahun setelah adanya peraturan daerah (Perda).

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan menfasilitasi terhadap desa-desa baru untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan desa.

Dalam hal pemerintahan desa berjalan efektif, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi sebagai bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,-

Tombariri,   22  Oktober  2011,-

2 responses to “Dampak Positif & Mekanisme Pemekaran Desa

  1. Desa kami berencana akan pemekaran, mohon petunjuknya, kami berada di kecamatan kerumutan kab.pelalawan. Prop. RIAU

  2. septy s saroinsong

    Harus ada anggota Dewan dari Dapil 1, Minahasa yang berani dan ngotot menyampaikan aspirasi dari perjuangan Presidium Minahasa Barat……kalau anggota Dewan hanya datang, duduk, diam, duit dan pulang….perjuangan untuk Mimbar akan terhambat….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s